Breaking News

Walikota Surabaya Eri Cahyadi Akan Mencopot Kepala Dinas,Lurah,Camat Kepuasan Publik diBawa 85%






Surabaya ~Nusabarong.online ~ Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta camat dan lurah agar konsisten memberi pelayanan terbaik untuk masyarakat di wilayah masing-masing. Camat, lurah, maupun dinas harus meraih minimal 85 persen kepuasan publik. Jika di bawah 85 persen, ia tak segan menurunkan jabatan lurah maupun camat.

"Ketika lurah dan camat saya rotasi maka dia punya kewajiban 85 persen masyarakat harus puas terhadap pelayanan publik yang dilakukan di masing-masing PD. Baik itu lurah, camat, dan kepala dinas," kata Eri kepada wartawan, sabtu (15/10/2022).


Eri menjelaskan jika pelayanan publik yang diberikan ke perangkat daerah tidak mencapai 85 persen, masih diberi kesempatan 6 bulan untuk memperbaiki. Tapi jika dalam enam bulan selanjutnya tidak berubah, pejabat itu akan diturunkan.


"Kalau kepuasan publik kurang puas, maka diberikan kesempatan enam bulan untuk memperbaiki. Ternyata ketika tidak bisa, maka dia bisa diturunkan," ujarnya.


Eri menegaskan bahwa lurah, camat, maupun kepala dinas sangat mungkin diturunkan dari jabatannya bila tidak memenuhi target kinerja atau kepuasan terhadap pelayanan publik.


"Jadi ketika menjadi kepala dinas, menjadi lurah-camat tidak bisa diturunkan, itu salah. Bisa diturunkan ketika dia tidak memenuhi kontrak kinerja dari beban output-outcome yang menjadi janjinya," katanya.


Sebagai bentuk transparansi publik dan pertanggungjawaban, setiap pejabat ia wajibkan untuk menyampaikan penyerapan anggaran melalui layar TV di masing-masing kantor.


Nanti, kata Eri, data transparansi penyerapan anggaran yang ada di masing-masing TV di kantor PD itu selanjutnya akan ditampilkan pada videotron yang tersebar di Kota Surabaya.


Pada 2022, seluruh kantor kelurahan, kecamatan, dan dinas di Surabaya telah dilengkapi dengan layar TV. Melalui layar TV itu, seluruh hasil penyerapan anggaran hingga progress kinerja PD itu ditampilkan.


"Sehingga kepala dinas, lurah dan camat itu akan dikontrol masyarakat terhadap apa yang ada TV tadi. Jadi kalau (pejabat) tidak mampu, maka berhentinya bukan karena saya suka atau tidak suka, tapi karena dasar itu. Maka transparansi itu yang mau saya terapkan," ujarnya.


Pewarta: Mahmudi

0 Komentar

© Copyright 2022 - nusabarong